Bupati Bekasi Dorong Win-Win Solution, Investasi Industri dan Hak Warga Nambo Harus Terjaga

LYNNUSANTARA.COM, KABUPATEN BEKASI – Pemerintah Kabupaten Bekasi mendorong penyelesaian persoalan warga Kampung Nambo, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, melalui pendekatan dialog dan musyawarah. Upaya tersebut dilakukan agar pengembangan kawasan industri tetap berjalan tanpa mengabaikan hak masyarakat yang masih bertahan di lokasi tersebut.

Dua kepala keluarga (KK) masih bertahan di tengah pengembangan kawasan industri seluas 280 hektare. Persoalan muncul setelah akses jalan menuju rumah mereka terputus akibat pengerjaan saluran gorong-gorong, sementara aliran listrik telah padam hampir sebulan.

Kondisi tersebut membuat warga kesulitan beraktivitas. Bahkan, mereka terpaksa menggunakan dua batang kayu sebagai jembatan darurat untuk keluar-masuk rumah.

Menanggapi persoalan itu, Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja meminta pihak pengembang segera memulihkan akses jalan dan menghidupkan kembali aliran listrik warga.

Instruksi tersebut disampaikan dalam pertemuan bersama PT Wahana Karya Sukses Mandiri (WKSM), PT Puradelta Lestari Tbk (Deltamas), jajaran perangkat daerah, DPRD, camat, dan kepala desa, Jumat (20/11).

Asep menegaskan, persoalan tersebut tidak semata-mata berkaitan dengan pembebasan lahan dan kompensasi, tetapi juga menyangkut hak kemanusiaan warga yang memilih bertahan di kampung halamannya.

“Ini bukan masalah dia harus pindah. Saya melihat dari sisi kehidupan. Dia punya hak asasi untuk menentukan. Kalau dia ingin tetap di situ, bagaimana lagi. Sebagai kepala daerah, saya harus memperhatikan,” kata Asep.

Dia meminta perusahaan segera memenuhi kebutuhan dasar warga, termasuk akses jalan dan listrik.

“Secepatnya. Saya menginstruksikan kepada camat dan kepala desa agar listriknya bisa menyala lagi dan akses jalannya dibuatkan. Ini masyarakat kita juga, warga negara Indonesia yang mempunyai hak sama,” tegasnya.

Menurut Asep, pemerintah daerah ingin persoalan tersebut diselesaikan secara persuasif sehingga kepentingan pembangunan dan masyarakat dapat berjalan beriringan.

Sementara itu, perwakilan pengembang, Budiyanto, menyatakan perusahaan masih membuka penawaran pembebasan lahan seluas 9.427 meter persegi dengan harga Rp1 juta per meter persegi atau sekitar Rp9,427 miliar. Pemilik lahan juga ditawarkan tanah pengganti dengan luas yang sama di lokasi yang diklaim lebih strategis.

Jika warga tetap tidak bersedia menjual, perusahaan meminta surat pernyataan sebagai dasar pengajuan perubahan site plan kawasan.

Budiyanto menegaskan, langkah perusahaan untuk memulihkan akses jalan dan listrik merupakan bentuk komitmen kebersamaan dalam mengikuti arahan Bupati Bekasi. Dia memastikan langkah tersebut bukan karena perusahaan merasa takut terhadap laporan warga.

“Semangat kita kebersamaan, mengikuti arahan Pak Bupati. Kalau bukan permintaan Pak Bupati, mohon izin, kita tidak akan penuhi. Apalagi kita dilaporkan. Tapi ini semangat kita kebersamaan, bukan karena takut,” ujar Budiyanto.

Menurutnya, perusahaan ingin membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat dan pemerintah daerah agar persoalan tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah.

Di sisi lain, pengembang menjelaskan pembangunan gorong-gorong dan kanal merupakan bagian dari sistem pengendalian air kawasan industri seluas 280 hektare. Perusahaan juga menyebut pengembangan KITIC fase pertama seluas sekitar 120 hektare telah menampung kurang lebih 100 pabrik dengan potensi penyerapan 10.000 tenaga kerja.

Sementara fase kedua diproyeksikan mampu menampung 100 hingga 150 pabrik dengan potensi rekrutmen sekitar 15.000 tenaga kerja.

Pemerintah Kabupaten Bekasi berharap seluruh pihak dapat mengedepankan komunikasi dan mencari kesepakatan yang adil. Prinsipnya, investasi tetap dapat berkembang, sementara hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak tetap terlindungi.

Melalui pendekatan win-win solution, pengembangan kawasan industri diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi daerah sekaligus menjaga hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat. (red)

Post Comment