BPBD Kabupaten Bekasi Tingkatkan Perlindungan Warga Lewat Program Desa Tangguh Bencana

LYNNUSANTARA.COM, Kabupaten Bekasi — Kondisi puluhan tanggul yang mengalami kerusakan parah menjadi perhatian serius dalam penanganan banjir di Kabupaten Bekasi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat mencatat sekitar 70 titik tanggul berada dalam kondisi kritis dan memerlukan penanganan segera guna mencegah banjir berulang.

Kepala BPBD Kabupaten Bekasi, Muchlis, menjelaskan bahwa meluapnya air ke permukiman warga tidak hanya dipicu oleh tingginya intensitas hujan, tetapi juga akibat penurunan kapasitas sungai. Hal ini disebabkan oleh sedimentasi yang menumpuk serta penyempitan badan sungai yang terjadi dalam kurun waktu lama.

Wilayah utara Bekasi, seperti Cabangbungin hingga Muara Gembong, disebut sebagai kawasan yang paling terdampak akibat kondisi tersebut. Menurutnya, tanpa perbaikan menyeluruh, potensi banjir di wilayah tersebut akan terus berulang setiap musim hujan.

Ia menyampaikan hal itu dalam kegiatan dialog publik “Benahin Bekasi” yang digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti pada Senin, 6 April 2026. Dalam kesempatan tersebut, Muchlis menegaskan bahwa pengelolaan tanggul dan sungai merupakan kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), sehingga pemerintah daerah telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait.

Laporan mengenai kondisi tanggul yang rusak telah disampaikan kepada BBWS, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, hingga Pemerintah Kabupaten Bekasi. Pihak BBWS pun dikabarkan telah menyusun rencana perbaikan secara bertahap, yang ditargetkan berlangsung hingga akhir tahun dan berpotensi berlanjut pada tahun berikutnya.

Selain upaya struktural, BPBD juga memperkuat langkah mitigasi dengan mengedepankan kesiapsiagaan masyarakat. Salah satu strategi yang dilakukan adalah melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di berbagai wilayah rawan banjir.

Saat ini, sekitar 110 desa telah tergabung dalam program tersebut. Meski demikian, jumlah tersebut masih akan terus ditingkatkan agar mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bekasi.

Program Destana diharapkan mampu mendorong masyarakat untuk lebih mandiri dalam menghadapi situasi darurat, khususnya dalam proses evakuasi saat banjir terjadi.

Tak hanya itu, BPBD juga mengembangkan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dan peningkatan kesadaran sejak dini terhadap potensi bencana.

BPBD menilai, penanganan banjir memerlukan keterlibatan banyak pihak, mengingat keterbatasan kewenangan dan anggaran yang dimiliki. Pembangunan serta perbaikan infrastruktur penunjang seperti tanggul dan jembatan membutuhkan sinergi dengan dinas terkait, termasuk bina marga dan perumahan kawasan permukiman.

Dengan penguatan koordinasi lintas sektor, diharapkan upaya penanganan banjir di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.